PERDAGANGAN // jejakmedia.Com|
Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan setelah muncul informasi dan keluhan yang beredar di media sosial terkait dugaan adanya peredaran narkotika dan minuman keras di lingkungan tempat hiburan malam.
Informasi tersebut tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang. Namun, ketika isu tersebut telah menjadi konsumsi publik, diamnya aparat justru berpotensi menimbulkan semakin banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum: benarkah ada aktivitas narkoba dan peredaran miras di sejumlah tempat hiburan malam tersebut, atau informasi yang beredar hanyalah isu tanpa dasar?
Pertanyaan itu semestinya dijawab melalui penyelidikan dan pemeriksaan secara terbuka sesuai kewenangan hukum, bukan dibiarkan berkembang liar di media sosial.
JANGAN TUNGGU MASYARAKAT BERTANYA LEBIH KERAS
Penanganan dugaan peredaran narkoba bukan perkara sepele. Polri sendiri pada 2026 telah melakukan sejumlah operasi di tempat hiburan malam di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Bahkan, dalam kasus tempat hiburan malam di Medan, aparat melakukan pengembangan perkara setelah menemukan dugaan transaksi narkotika dan kemudian mengirim rekomendasi terkait penutupan serta pencabutan izin operasional lokasi tersebut.
Karena itu, muncul pertanyaan sederhana untuk aparat penegak hukum di wilayah Perdagangan:
Apakah informasi yang beredar tersebut sudah ditindaklanjuti?
Jika benar ada dugaan peredaran narkoba, siapa yang melakukan penyelidikan?
Jika tidak benar, mengapa tidak segera diberikan klarifikasi kepada masyarakat?
Dan jika ditemukan pelanggaran, apakah tindakan hukum akan benar-benar dilakukan tanpa pandang bulu?
PUBLIK BUTUH KEJELASAN, BUKAN SEKADAR DIAM
Masyarakat tidak meminta aparat untuk menghukum seseorang berdasarkan isu media sosial. Yang dibutuhkan adalah verifikasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum berdasarkan bukti.
Polri sendiri menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat melalui Dumas Presisi, termasuk untuk menyampaikan informasi maupun pengaduan yang berkaitan dengan kinerja kepolisian.
Maka, jika informasi mengenai dugaan tersebut memang memiliki dasar, sudah semestinya menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan langkah sesuai prosedur.
Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tudingan tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan agar tidak terjadi fitnah maupun pembentukan opini tanpa dasar.
Jangan sampai Kota Perdagangan ramai dengan hiburan, tetapi sepi dari pengawasan.
Jangan sampai isu narkoba beredar luas di media sosial, sementara aparat justru terlihat tidak memberikan penjelasan kepada publik.
Kini masyarakat menunggu:
> ADA TINDAKAN ATAU HANYA DIAM?
Catatan redaksi: Informasi mengenai dugaan peredaran narkoba dan minuman keras dalam tulisan ini bersumber dari informasi/isu yang beredar di media sosial dan belum dinyatakan terbukti oleh aparat penegak hukum. Pihak terkait berhak memberikan klarifikasi atau hak jawab.
Comment