MEDAN | JejakMedia.Com |
Ada yang lebih bising dari suara excavator di Sumatera Utara. Yaitu suara diamnya hukum.
Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, wartawan mengirimkan konfirmasi resmi kepada Kabareskrim Polri yang baru dilantik, Komjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. — jenderal bintang tiga, mantan Kapolda Kepri, sosok yang kami yakini bersih dan berani.
6 kabupaten di Sumut sedang dijarah Galian C ilegal.
Jawabannya? Nihil. Diabaikan.
Enam kabupaten itu bukan isu. Itu fakta. Langkat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Simalungun, Asahan, Dairi. Dari pesisir hingga pegunungan, semua dikeruk. Pasir dan tanah timbun diambil tanpa IUP, tanpa pajak, tanpa reklamasi. Negara rugi miliaran, mafia untung triliunan.
Ini jelas melanggar Pasal 158 UU No.3/2020: 5 Tahun Penjara, Denda Rp 100 Miliar. Tapi di Sumut, pasal itu lumpuh.
Mengapa lumpuh? Karena ada pasal lain yang lebih sakti di lapangan: Pasal Beking. Asal setor, aman. Asal ada yang jaga, excavator boleh meraung 24 jam di depan kantor polisi sekalipun.
Jika konfirmasi awak media saja bisa diabaikan oleh Kabareskrim, lalu apa kabar petani di Dairi yang sawahnya tertimbun? Apa kabar nelayan di Batu Bara yang sungainya keruh? Suara mereka pasti lebih dulu diabaikan.
Jenderal Asep Safrudin, izinkan kami bercerita bukan sebagai wartawan, tapi sebagai manusia.
Di Langkat, kami bertemu seorang ibu bernama Mak Siti. Setiap hari ia harus mengepel lantai rumahnya 3 kali karena debu truk pasir. Anaknya batuk-batuk.
Di Asahan, kami bertemu Pak Jali, petani. Sawahnya gagal panen karena aliran sungai yang dulu jernih, kini penuh lumpur tambang ilegal.
Di Dairi, seorang anak SD bertanya polos: “Pak, kenapa bukit di belakang sekolahku hilang?”
Jenderal, mereka tidak tahu apa itu IUP. Mereka hanya tahu, tanah tempat mereka hidup sedang diambil, dan tidak ada yang melindungi mereka.
Mereka menitipkan harapan kepada Bapak. Karena Bapak adalah Kabareskrim baru. Karena Bapak adalah harapan baru.
Jenderal, jabatan Kabareskrim bukan sekadar bintang tiga di pundak. Itu adalah amanah untuk menjaga tanah air, secara harfiah: menjaga tanahnya agar tidak dijarah, menjaga airnya agar tidak keruh.
Telegram Kapolri ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026 yang melantik Bapak, bukan hanya surat mutasi. Itu adalah surat kepercayaan dari negara kepada Bapak.
Kepercayaan bahwa di bawah Bapak, hukum akan kembali tajam. Bukan tajam ke bawah, ke sopir dan operator, tapi tajam ke atas, ke pemodal dan bekingnya.
Hari ini, 6 kabupaten itu menunggu jawaban. Bukan jawaban WhatsApp untuk awak Media. Tapi jawaban keadilan untuk mereka.
Jika Bapak diam, maka lengkap sudah penderitaan mereka: dijarah mafia, diabaikan negara.
Tapi jika Bapak bergerak, maka hari ini akan dikenang sebagai hari di mana Sumut kembali percaya pada Polri.
Kami menunggu gebrakanmu, Jenderal.
Comment