BINJAI|Jejakmedia.Com|
Lagi. Lagi dan lagi. Satpas Polres Binjai kembali viral, bukan karena pelayanan yang membanggakan, melainkan karena dugaan pungli yang seolah tak pernah mati. Sumber pemberitaan ini dari akun Medan Talk TV, yang mengunggah keluhan seorang kuli bangunan usai mengurus SIM C. Dengan suara lirih, ia mengaku diminta membayar Rp800.000. Padahal biaya resmi SIM C baru hanya Rp100.000 dan perpanjangan hanya Rp75.000 sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020. Bagi rakyat kecil, selisih itu bukan sekadar angka, itu luka.
Ini bukan cerita baru. Ini luka lama yang kembali menganga. Nama Satpas Polres Binjai sudah berkali-kali dikaitkan dengan dugaan pungli SIM, sudah berkali-kali viral, sudah berkali-kali diberitakan. Seorang perempuan bernama Dianela Puspita Cappa bahkan pernah menegaskan dalam video klarifikasi bahwa kabar dirinya membayar Rp800.000 untuk SIM di Satpas Binjai itu bukan hoaks. Kalau sudah berulang kali viral tapi disebut masih terjadi, pertanyaannya tajam: pengawasan itu ada, atau hanya hidup di spanduk?
Ironinya menusuk tepat di jantung nurani. Dalam video Medan Talk TV itu, terpampang spanduk besar “AWAS CALO!!!” dengan imbauan manis, “URUSLAH SENDIRI DAN IKUTI SAJA MEKANISMENYA.
” Korban mengaku sudah melakukannya, sudah urus sendiri, sudah ikut ujian teori dan praktik, sudah taat mekanisme. Tapi tetap dimintai biaya di luar aturan. Jika rakyat yang taat saja diduga diperas, lalu spanduk itu untuk siapa? Untuk menakut-nakuti calo, atau untuk menutupi praktik di baliknya?
Yang paling menyakitkan adalah sikap Kapolres Binjai. Saat dikonfirmasi, AKBP R. Bimo Moernanda memilih diam membisu. Pesan tak dibalas, telepon tak diangkat, hingga berita ini diturunkan tak ada klarifikasi resmi. Padahal sebagai penanggung jawab satuan, Kapolres adalah orang pertama yang seharusnya berdiri di depan publik, menjelaskan, membantah jika tidak benar, menindak jika benar. Diam bukan jawaban, diam bukan solusi, diam adalah pengabaian yang paling menyakitkan di tengah rakyat yang menjerit.
Sorotan kini tak lagi berhenti di loket, tapi naik ke meja pimpinan. Jika dugaan pungli berulang, pengawasan patut dipertanyakan, dan jika pengawasan gagal berulang, pimpinan wajib dievaluasi. Kini bola ada di tangan Kapolda Sumatera Utara. Publik tak lagi minta imbauan, tak lagi minta spanduk baru, publik menuntut ketegasan nyata: turunkan Propam, periksa Satpas Binjai menyeluruh, buka hasilnya ke publik, beri sanksi tegas jika terbukti. Ketegasan tak diukur dari kerasnya pernyataan, tapi dari nyatanya tindakan.
Publik juga bertanya semakin keras: Propam Polda ke mana? Sebagai pengawas internal, Propam adalah garda terakhir integritas Polri. Jika saat viral seperti ini saja tak bergerak, kapan pengawasan itu akan hidup? Publik tak ingin Propam hanya datang saat kasus meledak, publik ingin pengawasan yang bekerja setiap hari. Satu kasus yang dibiarkan akan melahirkan seratus kasus berikutnya, dan satu pimpinan yang diam akan membuat publik semakin kehilangan kepercayaan.
Sebab bagi rakyat kecil, SIM bukan sekadar kartu plastik. SIM adalah hak untuk bekerja, hak untuk mencari nafkah, hak untuk hidup layak. Dan hak tidak seharusnya dibayar dengan pungli. Binjai sedang menatap Polda Sumut, Sumatera Utara sedang menatap, Indonesia sedang menatap. Akankah kali ini ada ketegasan yang benar-benar tegas, atau viral ini kembali padam dengan diam, lalu berulang lagi dengan korban yang baru?
Comment